Home GAMNA Publishing Aktivis Aceh sorot kenerja parnas dalam bedah buku GAMNA

Aktivis Aceh sorot kenerja parnas dalam bedah buku GAMNA

83
0
SHARE

Aktivis Aceh sorot kenerja parnas dalam bedah buku GAMNA

BANDA ACEH – Acara bedah buku Parnas vs Parlok di Gerai Ayam Lepaas Lamnyong, Minggu (23/2) kemarin, diwarnai sorotan terhadap keberadaan para anggota dewan dari partai berbasis nasional di gedung Parlemen Aceh. DPRA hasil pemilihan 2009-2014 dinilai tidak menumbuhkan satu dinamika politik yang dapat memberi edukasi politik kepada rakyat.

Sorotan terhadap peran parnas di DPRA ini diutarakan oleh Akmal Abzal, aktivis santri Aceh yang juga mantan anggota komisioner KIP Aceh periode 2008-2013. Ia menilai, DPRA yang di dalamnya berisikan wakil rakyat dari sejumlah partai politik, seolah jauh dari layaknya ‘rumah politik’ sungguhan, yang sarat pro dan kontra dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kita melihat, dalam lima tahun terakhir mereka di DPRA, segalanya berlangsung adem ayem, tidak ada indikasi pro dan kontra di antara anggota dewan dalam menghasilkan produk hukum atau qanun-qanun. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan, apakah memang DPRA sudah satu suara?,” kata Akmal sembari mempertanyakan judul buku “Parnas vs Parlok” dengan kenyataan yang terjadi saat ini di DPRA.

Ditemui usai acara, Akmal Abzal mengatakan, ia meragukan jika ada anggapan DPRA telah satu suara dalam menghasilkan produk hukum maupuan aturan-aturan terkait kepentingan rakyat. Dikatakan, keyakinannya ini terbukti dengan ada adanya pertentangan, bahkan aksi-aksi demonstrasi, di sejumlah daerah dalam menyikapi beberapa qanun yang dilahirkan oleh DPRA.

Menurut Akmal, indikasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kondisi di DPRA lebih kepada ketidakberanian para anggota dewan dari partai lain dalam menghadapi dominasi partai lokal. “Ini kan tidak baik bagi pendidikan politik masyarakat. Seharusnya jika anggota dewan dari parnas yang tidak setuju kemukakan secara terbuka kepada publik, sehingga terciptanya demokrasi dan dinamika dalam melahirkan qanun-qanun yang prorakyat,” kata dia.

Seperti diketahui, di antara qanun-qanun yang dilahirkan DPRA dan kemudian menimbulkan reaksi pro-kontra di kalangan masyarakat adalah Qanun Lembaga Wali Nanggroe dan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, yang hingga saat ini belum juga tuntas.

Anggota DPRA yang hadir pada acara tersebut, Moharriadi memastikan proses persidangan dan agenda-agenda kerja di DPRA berjalan sesuai dengan koridor dan perundang-undangan. “Kita bekerja sesuai dengan koridor, patokannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk Aceh yang memiliki kekhususan, sebagaimana disebutkan dalam UUPA, diupayakan agar dapat berjalan optimal bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Mengenai tidak adanya pertentangan yang sampai mencuat ke luar, terutama qanun kontroversial, Moharriadi menjelaskan, ini karena qanun-qanun tersebut memang perintah dari UUPA, sehingga parnas juga setuju untuk disahkan. “Seperti Qanun Wali Nanggroe dan Qanun Bendera, itu memang perintah UUPA, jadi ya harus dijalankan,” ujarnya.

Ia menyatakan, agenda Aceh itu adalah agenda bersama. “Jadi sekarang kita bersama-sama terus memperbaiki diri bukan untuk melemahkan fungsi,” ujar politisi PKS ini.(sr/nal)