Home Tulisan Rindu Akan sultan Iskandar Muda 2

Rindu Akan sultan Iskandar Muda 2

113
0
SHARE

Hasan terlihat bervisi besar dan jauh ke depan. Beliau bahkan punya motto: Jaroe bak langai, mata u pasai. Artinya, setiap proyek yang dibangun harus terencana dan terarah agar tidak akan sia-sia setelah proyek itu selesai. Dia terlihat berhati-hati dalam menggelontorkan uang rakyat agar tidak terbuang percuma yang tidak berdampak massal dan berjangka panjang. Apalagi pada masa kememimpinannya, kondisi Aceh masih dalam kecamuk konflik dan anggaran pembangunan sangat sedikit.

 Dana otsus
Sejak penandatangan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 kondisi Aceh sudah damai. Pembangunan pun sudah mudah digerakkan, tidak lagi terkendala konflik. Tidak hanya itu, Pemerintah RI memberikan kompensasi damai berupa dana Otonomi Khusus (Otsus) selama 20 tahun untuk Aceh. Kepada Aceh juga diberikan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas dengan porsi Aceh-Pusat 70:30. Aceh memiliki modal yang sangat besar untuk menggerakkan pembangunan. Keliru dalam mengelola anggaran ini tidak akan menimbulkan dampak kesejahteraan yang langgeng bagi Aceh, selain kesejahteraan bagi segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.

Sebagainma dilansir PECAPP (Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program) dalam diskusi “Belanja Publik Aceh 2013: Mengulangi Kekeliruan”, diperoleh informasi bahwa sejak 2008-2013 penerimaan Aceh lebih dari Rp 100 triliun dan menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia (Serambi, 29/11/2013). Angka Rp 100 triliun itu melebihi dana yang pernah dikelola oleh BRR NAD-Nias (2005-2009), yaitu sebesar Rp 70 triliun.

Kalau dibagi rata-rata, dana pembangunan Aceh setiap tahunnya adalah Rp 20 triliun. Sebuah angka fantastis untuk membangun sebuah provinsi. Perlu diingat, Aceh mendapatkan kucuran dana melimpah itu hanya dalam jangka waktu tertentu. Dana Otsus hanya diberikan untuk jangka 20 tahun sejak 2007, dan kini hanya tersisa 13 tahun lagi. 7 tahun sudah berlalu dan dampak dari pemanfaatan dana Otsus itu belum terlihat nyata pada proyek yang bersifat massal dan berdampak jangka panjang.

Kita dapat bertanya, berapa banyak jalan tembus baru antarkabupaten di Aceh yang sudah terealisasi dan dapat dilalui dengan mulus? Berapa banyak sekolah unggul yang didirikan di kabupaten/kota? Berapa banyak investor yang menanamkan modalnya di Aceh untuk membebaskan ketergantungan pada Medan? Berapa persen angka kemiskinan dan pengangguran menurun? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini perlu diajukan saat ini, sebelum “nasi menjadi bubur”, yaitu suatu masa tatkala jatah dana Otsus sudah habis.

Untuk itulah, maka Pemerintah Aceh, termasuk Wali Nanggroe Malik Mahmud, harus merenungi dengan hati yang dalam, lurus, ikhlas, amanah dan berwawasan luas dalam memanfaatkan jabatannya untuk kesejahteraan rakyat Aceh jangka panjang.

Para penasehat Gubernur/Wali Nanggroe sejatinya memberikan masukan positif dalam merancang pemanfaatan dana pembangunan Aceh yang melimpah itu. Khusus kepada penasehat yang keberadaannya hanya sekedar pemanis dan ‘ABS’ (asal bapak senang) kiranya perlu ditertbkan sebelum muncul kata penyesalan di kemudian hari. Bersambung…